Salah satu isu paling sensitif dalam dunia penghargaan adalah anggapan bahwa pihak yang membayar akan otomatis menjadi pemenang. Persepsi ini dapat merusak kepercayaan terhadap penyelenggara maupun penerima.
Karena itu, Lembaga Penghargaan Indonesia perlu membangun kebijakan yang tegas untuk mencegah sistem pay-to-win.
Proses seleksi dan penetapan penerima harus dilakukan sebelum pembahasan mengenai fasilitas acara. Hasil penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh keputusan kandidat untuk menghadiri acara atau menggunakan paket publikasi.
Apabila terdapat biaya, lembaga perlu menjelaskan peruntukannya secara terbuka. Biaya tersebut dapat mencakup tempat acara, konsumsi, dokumentasi, produksi trofi, sertifikat, publikasi, atau fasilitas komunikasi.
Kandidat yang tidak mengambil fasilitas komersial seharusnya tidak kehilangan status kelayakan apabila memang telah dinyatakan memenuhi standar penilaian.
Dokumentasi penilaian juga menjadi penting untuk menunjukkan bahwa keputusan memiliki dasar.
Selain itu, penggunaan istilah nominasi, penerima, pemenang, dan peserta harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan.
Mencegah persepsi pay-to-win bukan hanya soal komunikasi. Sistem internal harus benar-benar menjamin independensi penilaian.
Ketika proses dan fasilitas dipisahkan dengan jelas, masyarakat dapat melihat bahwa penghargaan diberikan atas prestasi, sedangkan pembayaran berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan atau fasilitas tambahan.